Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Aksi IMM Bengkulu di Gedung DPRD: Tolak Omnibus Law, RUU HIP Hingga Masalah BPJS

Interaktif News – Pemerintah menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah sebuah terobosan untuk mendorong peningkatan investasi, lapangan kerja dan perekonomian nasional. Namun ini merupakan terobosan yang buruk. Untuk itu, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bengkulu menolak kebijakan yang merugikan rakyat.

Demikian disampaikan PC IMM Kota Bengkulu dalam rilisnya usai mengelar aksi dan hearing di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Padang Harapan, Kota Bengkulu, Kamis, (16/07/2020)

Ketua Cabang PC IMM Kota Bengkulu, Arif Kaprikon mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Provinsi Bengkulu dalam rangka audiensi dengan anggota dewan sebagai bentuk komitmen IMM dalam menolak RUU Omnibus Law, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) , dan kenaikan BPJS yang jelas –jelas merugikan rakyat.

“Komitemen kami jelas menolak Omnibus Law dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari bumi pertiwi ini, pancasila sudah final tidak perlu diganggu gugat tidak perlu ditafsirkan ulang. IMM tidak akan pernah tinggal diam, Insyallah suara kami suara rakyat” kata Arief

Lebih lanjut, Kelvin Aldo selaku Korlap Aksi mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat berbahaya bagi pemenuhan hak-hak masyarakat, utamanya bagi nasib tenaga kerja di Indonesia. UU Cipta Kerja akan berimbas pada mudahnya akses tenaga kerja asing dan praktek sistem kerja kontrak yang jelas akan merugikan pekerja Indonesia.

“Omnibus Law akan menghilangkan standar upah minimun yang diterapkan karena hanya akan diterapkan sisten upah/jam. Selain itu, draf UU yang diajukan pemerintah Jokowi-Maaruf Amin ini juga mengeksploitasi waktu kerja, hingga hilangnya kewajiban pesangon dan jaminan sosial pada pekarja sekaligus hilangnya sanksi pidana kepada perusahaan” ujarnya

Wakil rakyat kata Kelvin, harusnya peka dengan keadaan bukan malah membebani penderitaan rakyat, disaat dunia disibukan dengan pendemi corona mereka sibuk menyelesaikan proyek regulasi yang secara jelas mengundang kontroversi di tengah masyarakat.

“Kami menyebutnya itu pesan para tuan mereka. kami mengira bahwa bahwa para penghuni senayan akan membentuk pansus guna mengawasi anggaran ratusan triliun agar sampai kepada rakyatnya ternyata tak ada sama sekali pembahasan itu sekalipun di toilet senayan. Anggaran ratusan triliun yang berasal dari APBN kita ucapkan selamat tinggal dan lupakan bahwa akan tepat sasaran” jelas Kelvin

Pantauan media ini, hearing aktifis IMM yang digawangi Kelvin Aldo, Elekusman, Abdurrahman Wachid, Abdullah, Arif Kaprikon, Adra Alexander, Deni Saputra, Muhammad Yusuf, Charles, Ranes, Abdurahman Al Qayubi disambut langsung sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu. Usai hearing aktifis IMM langsung membentang spanduk di lantai dua gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Sumber: bengkuluinteraktif.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap