DeviLinsidE

RUU Cipta Kerja: Peluang Korupsi dan Ketergantungan pada Investasi Asing

RUU Cipta Kerja: Peluang Korupsi dan Ketergantungan pada Investasi Asing

John Locke mengatakan, “Di mana tidak ada hukum di situ tidak ada kebebasan”. Penyusun omnibus law RUU Cipta Kerja berbuat sebaliknya: hukum untuk mengekang masyarakat dan memberi kebebasan kepada investasi asing. Regulasi adalah bagian dari peradaban. Terlepas dari buruknya birokrasi lembaga-lembaga publik sebagai penyusun dan pelaksananya, regulasi sering kali menjadi penentu jalannya pembangunan. Seperti perizinan […]

Mengapa Kita Harus Berhati-hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan Omnibus Law

Mengapa Kita Harus Berhati-hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan Omnibus Law

Usai dilantik, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan gagasannya untuk mengeluarkan omnibus law atau satu undang-undang (UU) baru yang akan merevisi sejumlah UU yang sudah ada guna memangkas hambatan regulasi. Jokowi berencana akan mengeluarkan dua omnibus law atau UU sapu jagat terkait aturan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan […]

Mengapa Indonesia Tidak Membutuhkan Omnibus Law Cipta Kerja

Mengapa Indonesia Tidak Membutuhkan Omnibus Law Cipta Kerja

Indonesia saat ini sangat membutuhkan investor luar negeri untuk membeli dan membangun asetnya melalui penanaman modal asing (PMA) guna mengembangkan industri dan menyerap tenaga kerja Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk menarik investor luar adalah melalui rencana pengesahan Omnibus Law atau yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang (UU) Sapu Jagat. UU Sapu Jagat diharapkan dapat berperan […]

Dokumen Pembahasan Omnibus Law di DPR RI

Dokumen Pembahasan Omnibus Law di DPR RI

Naskah RUU Cipta Kerja – DISCLAIMER: Hingga saat ini, DPR belum mengunggah naskah resmi RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam paripurna. Semua naskah rancangan yang disajikan adalah naskah yang beredar dalam berbagai platform komunikasi dan media sosial: RUU Cipta Kerja versi 12 Oktober 2020 malam, 812 hlm. Draft yang beredar di whatssap, dikabarkan perbedaan halaman karena perbedaan […]

Dokumen Pemerintah terkait Omnibus Law

Dokumen Pemerintah terkait Omnibus Law

Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) [Unduh Disini] Dokumen Tahun 2019 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, Draft Pertama, Tahun 2019 [Unduh Disini] Oktober 2019 FGD Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha), Kemenko Perekomonian, 30 Oktober 2019 [Unduh Disini] Desember 2019 9 Desember 2019; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekomonian RI No. 378 Tahun […]

Omnibus bill could hurt labor, environmental protections: World Bank

Omnibus bill could hurt labor, environmental protections: World Bank

The World Bank has expressed strong criticism toward the omnibus bill on job creation, arguing that the proposed reform currently under deliberation at the House of Representatives could adversely affect the environment and labor rights. World Bank Indonesia and Timor Leste country director Satu Kahkonen said the bill was very much needed so Indonesia could attract […]

Kajian Sektor Pencari Kerja, Masyarakat Perkotaan, Kelas Menengah

Kajian Sektor Pencari Kerja, Masyarakat Perkotaan, Kelas Menengah

Bagi pencari kerja, kelas menengah, dan masyarakat yang tinggal di perkotaan, kemudahan dan kelonggaran bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing menyebabkan angkatan kerja Indonesia akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Selain itu, dihilangkannya ancaman pidana bagi penyelenggara pendidikan yang menerbitkan ijazah, sertifikat, dan gelar akademik palsu menyebabkan lulusan universitas dan sekolah kejuruan akan berkompetisi […]

Kajian Sektor UMKM, Konsumen, Hukum Bisnis

Kajian Sektor UMKM, Konsumen, Hukum Bisnis

Bagi UMKM dan Sektor Informal, substansi RUU Cipta Kerja tidak menjawab kebutuhan di lapangan, misalnya soal basis data tunggal, pola kemitraan yang eksploitatif, dan revisi aturan koperasi. Kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dan sektor informal tidak tergambar dalam RUU Cipta Kerja, hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan pengusaha sektor formal dan investor besar yang sangat […]

Kajian Sektor Pendidikan

Kajian Sektor Pendidikan

Bagi tenaga pengajar dan komunitas akademik, RUU Cipta Kerja akan menyurutkan semangat untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas guru dan dosen di Indonesia. Guru dan dosen di Indonesia diwajibkan untuk mengurus serangkaian perijinan, sedangkan tenaga pengajar dari luar negeri dibebaskan dari perijinan-perijinan tersebut. Kewajiban kampus asing untuk memprioritaskan tenaga pengajar dari Indonesia juga dihapus. Ancaman pidana […]