DeviLinsidE

Kajian Sektor Perempuan dan Kelompok Rentan Terdiskriminasi

Kajian Sektor Perempuan dan Kelompok Rentan Terdiskriminasi

Omnibus Law berwatak patriarki. Bagi perempuan, pemiskinan dan pelonggaran hak buruh akan membuat perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Sistem pengupahan berdasarkan satuan waktu dalam RUU Cipta Kerja akan menghilangkan akses terhadap cuti haid, melahirkan, keguguran, dan kesempatan menyusui di tempat kerja. Menguatnya relasi kuasa antara buruh dan pengusaha dalam RUU Cipta Kerja menyebabkan pekerja […]

Kajian Sektor Pertanahan, Masyarakat Adat dan Lokal, dan Nelayan

Kajian Sektor Pertanahan, Masyarakat Adat dan Lokal, dan Nelayan

RUU Cipta Kerja juga akan berakibat masifnya perampasan tanah dan sulitnya masyarakat tergusur merebut kembali tanah yang dirampas. Singkatnya, RUU Cipta Kerja melegalkan perampasan lahan sebanyak dan semudah mungkin untuk kepentingan perusahaan. Bahkan dibentuk lembaga Bank Tanah untuk menyiapkan dan menyediakan tanah untuk kepentingan investasi, ditambah dengan kemudahan syarat pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai […]

Kajian Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Kajian Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

SETELAH PENETAPAN Pasca pengesahan RUU Cipta Kerja tanggal 5 Oktober 2020, kajian terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam yang telah diterbitkan adalah sbb: IOJI (10 Oktober 2020) Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan ICEL (7 Oktober 2020) Kertas Kerja: Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam   […]

Kajian Sektor Ketenagakerjaan

Kajian Sektor Ketenagakerjaan

PASCA PENGESAHAN Setelah pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, berikut kajian di bidang ketenagakerjaan yang telah diterbitkan: YLBHI (7 Oktober 2020) Jawaban Hoax Omnibus Law   SEBELUM PENGESAHAN Bagi buruh, fleksibilitas tenaga kerja sebagai fitur utama RUU Cipta Kerja mengedepankan sistem easy hiring easy firing dan upah di bawah standar minimum. Semakin […]

Kajian Sektor Umum (HTN HAN Korupsi Otonomi Daerah)

Kajian Sektor Umum (HTN HAN Korupsi Otonomi Daerah)

Kajian terbaru setelah disahkannya UU Cipta Kerja dalam paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020: Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia (2020) Omnibus Law : Kitab Hukum Oligarki (Para Pebisnis Tambang & Energi Kotor di Balik Omnibus Law  Peran, Konflik Kepentingan, dan Rekam Jejaknya) [UNDUH DISINI]   Bagi warga negara secara keseluruhan, RUU Cipta Kerja […]

Aksi IMM Bengkulu di Gedung DPRD: Tolak Omnibus Law, RUU HIP Hingga Masalah BPJS

Aksi IMM Bengkulu di Gedung DPRD: Tolak Omnibus Law, RUU HIP Hingga Masalah BPJS

Interaktif News – Pemerintah menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah sebuah terobosan untuk mendorong peningkatan investasi, lapangan kerja dan perekonomian nasional. Namun ini merupakan terobosan yang buruk. Untuk itu, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bengkulu menolak kebijakan yang merugikan rakyat. Demikian disampaikan PC IMM Kota Bengkulu dalam rilisnya usai mengelar aksi dan hearing […]

Jokowi Gelar Karpet Merah untuk Ratusan Perusahaan China

Jokowi Gelar Karpet Merah untuk Ratusan Perusahaan China

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, untuk menarik ratusan calon investor dari China. Ia mengatakan kesiapan lahan penting agar para calon investor merasa dilayani dengan baik. Ia juga meminta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk mempermudah investor. “Saya […]

DPR Job Creation Deliberation Lack Public Participation, says FRI

DPR Job Creation Deliberation Lack Public Participation, says FRI

TEMPO.CO, Jakarta – A civil society group proclaiming to be the Indonesian People’s Faction (FRI) reckons that House of Representatives (DPR) legislators eliminated public participation in their latest deliberation of the job creation omnibus bill (RUU Cipta Kerja). The group also deems House’s virtual deliberation as a legally-defective means to hold a deliberation on a […]

Diskusi Publik “Deteriorisasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja”

Diskusi Publik “Deteriorisasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja”

CATATAN DISKUSI PUBLIK “DETERIORASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUSARAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA” Permasalahan Paradigma, Metode dan Kelemahan Aspek Amdal dalam RUU Cipta Kerja (I Gusti Made Agung Wardana – Dosen Hukum Lingkungan UGM) Pasca reformasi, Indonesia memasuki era post-Washington Consensus dimana pembangunan nasional dipandang tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pembangunan sosial dan […]