Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Kajian Sektor Pertanahan, Masyarakat Adat dan Lokal, dan Nelayan

RUU Cipta Kerja juga akan berakibat masifnya perampasan tanah dan sulitnya masyarakat tergusur merebut kembali tanah yang dirampas. Singkatnya, RUU Cipta Kerja melegalkan perampasan lahan sebanyak dan semudah mungkin untuk kepentingan perusahaan. Bahkan dibentuk lembaga Bank Tanah untuk menyiapkan dan menyediakan tanah untuk kepentingan investasi, ditambah dengan kemudahan syarat pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor. Hilangnya berbagai perijinan menyebabkan masyarakat kehilangan jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanahnya. Perpanjangan jangka waktu pemberian hak atas tanah bagi perusahaan sampai 90 tahun, perpanjangan ijin pertambangan batu bara sampai seumur tambang, dan dibolehkannya penelantaran tanah untuk perusahaan perkebunan makin mempersulit masyarakat untuk merebut kembali tanah mereka yang dirampas, dan makin memperlebar ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat dan perusahaan.

Bagi masyarakat adat dan lokal di pedesaan, masifnya perampasan lahan ini juga akan berdampak bagi hilangnya mata pencaharian tradisional, bahkan hilangnya identitas budaya masyarakat adat karena keterikatan masyarakat adat dengan wilayah adatnya. Masyarakat adat dan lokal di pedesaan yang hidup dari memanfaatkan sumber daya alam secara subsisten dengan pengetahuan tradisionalnya justru terancam tergusur dan ditutup aksesnya. Belum cukup ancaman perampasan lahan, ancaman kriminalisasi juga menghantui masyarakat adat dan lokal dengan ditambahkannya pasal kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang hidup di sekitar hutan. Perda Pengakuan Masyarakat Adat di berbagai daerah juga dapat dicabut oleh Presiden apabila dianggap menghambat investasi.

Bagi nelayan dan masyarakat di sekitar pesisir, berbanding terbalik dengan keringanan yang didapat perusahaan perikanan, persyaratan dan sanksi bagi nelayan kecil justru diperketat. Nelayan kecil dan tradisional dipersamakan dengan perusahaan perikanan dalam hal persyaratan berusaha, juga akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi persyaratan.

Berikut kajian-kajian terkait dampak RUU Cipta Kerja terhadap Pertanahan dan Agraria, Masyarakat Adat, dan Kelautan Perikanan:

  • Aliansi Rakyat Bergerak (2020) Rapat Rakyat, Mosi Parlemen Jalanan (hlm. 60-70; 77-98) [UNDUH DISINI]
  • GEBRAK (2020) Penuhi Kewajiban Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan, Hentikan Pembahasan Omnibus Law (hlm. 16-21) [UNDUH DISINI]
  • HUMA (2020) Pengaturan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam RUU Cipta Kerja [UNDUH DISINI]
  • IGJ (2020) Omnibus Law Adopsi Rezim Pasar Bebas [UNDUH DISINI]
  • Kiara (2020) Catatan KIARA Terhadap Omnibus Law [UNDUH DISINI]
  • Kiara (2020) Mempersoalkan Investasi Asing di Pulau Kecil dalam RUU Cipta Kerja [UNDUH DISINI]
  • Kiara (2020) Omnibus Law dan Masyarakat Pesisir [UNDUH DISINI]
  • Konsorsium Pembaruan Agraria (2020) Atas Nama Pengadaan Tanah Untuk Kemudahan Investasi Omnibus Law Cipta Kerja Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat [UNDUH DISINI]
  • Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2020) Kertas Kebijakan Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja (hlm. 17-22) [UNDUH DISINI]

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap