Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Kajian Sektor Umum (HTN HAN Korupsi Otonomi Daerah)

Kajian terbaru setelah disahkannya UU Cipta Kerja dalam paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020:

  • Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia (2020) Omnibus Law : Kitab Hukum Oligarki (Para Pebisnis Tambang & Energi Kotor di Balik Omnibus Law¬† Peran, Konflik Kepentingan, dan Rekam Jejaknya) [UNDUH DISINI]

 

Bagi warga negara secara keseluruhan, RUU Cipta Kerja membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pertama, wibawa konstitusi dilecehkan dengan adanya lebih dari 30 pasal yang bertentangan dengan Putusan MK, dan dihidupkannya aturan kolonial di sektor perburuhan dan pertanahan. Kedua, RUU Cipta Kerja akan memberi legalitas bagi pemerintahan yang otoriter dan sentralistik, dengan pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden yang menjadikannya superior dibandingkan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan pemerintah daerah. Selain lemahnya checks and balances, penarikan kewenangan ke pusat juga menjauhkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di daerah. Ketiga, dari sejak awal penyusunannya RUU Cipta Kerja sudah mencederai hak masyarakat atas keterbukaan informasi dan partisipasi secara layak; hal ini bisa dilihat dari tertutupnya proses penyusunan, susunan Satgas Omnibus Law, dan sikap pemerintah dalam merespon kritik terhadap RUU Cipta Kerja. Jika RUU Cipta Kerja yang sangat kontroversial saja akhirnya bisa disahkan, akan menjadi preseden bagi pemerintah untuk menutup akses masyarakat dalam penyusunan semua produk hukum ke depannya. Keempat, penghilangan berbagai instrumen perijinan dalam RUU Cipta Kerja berarti menghilangkan partisipasi masyarakat untuk menempuh upaya hukum atas keputusan pejabat pemerintahan yang melanggar haknya. Kelima, banyak pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang mengganti sanksi pidana bagi perusahaan menjadi sanksi administratif, yang pengenaannya tergantung pejabat pemerintah. Di sisi lain, pasal-pasal kriminalisasi terhadap masyarakat bertambah dan diperkuat. Keenam, RUU Cipta Kerja juga terang-terangan mengesampingkan aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi, misalnya dengan imunitas pejabat lembaga pengelola investasi. Atas nama investasi, pejabat negara legal untuk menyebabkan kerugian negara.

Berikut kajian-kajian terkait dampak RUU Cipta Kerja terhadap demokrasi, rule of law, dan kehidupan bernegara kita:

  • Aliansi Rakyat Bergerak (2020) Rapat Rakyat, Mosi Parlemen Jalanan (hlm. 1-19) [UNDUH DISINI]
  • BEM UI (2020) Kecacatan Konsep, Formil, dan Good Governance dalam Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja [UNDUH DISINI]
  • Fraksi Rakyat Indonesia (2020) QnA Menggugat RUU Cilaka [UNDUH DISINI]
  • GEBRAK (2020) Penuhi Kewajiban Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan, Hentikan Pembahasan Omnibus Law (hlm. 1-14) [UNDUH DISINI]
  • KNRP (2020) Ketentuan tentang Penyiaran dalam RUU Cipta Kerja [UNDUH DISINI]
  • Kode Inisiatif (2020) Pasal-Pasal Inkonstitusional RUU Cipta Kerja [UNDUH DISINI]
  • Yayasan Auriga Nusantara (2020) Omnibus Law Ala Indonesia Merusak Sistem Peraturan Perundang-Undangan [UNDUH DISINI]

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap