Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Ancaman Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bagi Kelompok Minoritas (Agama/Keyakinan)

Rendahnya keberpihakan pengambil kebijakan (Pemerintah dan DPR RI) dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia mengakibatkan regulasi yang dibuat Pemerintah dan DPR RI tidak menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang muncul dan terjadi di masyarakat. Regulasi yang diusung Pemerintah dan DPR RI malah menimbulkan kontroversi dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini disebabkan karena, undang-undang atau produk perundang-undangan yang dibentuk tidak merepresentasikan keinginan-keinginan masyarakat dan tidak ditujukan untuk “mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual”, melainkan hanya memfasilitasi keinginan-keinginan Pemerintah dan atau bisnis semata. Salah satunya tampak dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 82 berbunyi “Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) d Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:  mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penjelasan “yang dimaksud dengan “aliran” adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan dan membatasi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok minoritas yang seringkali dianggap sebagai “aliran sesat”, sekaligus melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan. Berikut beberapa alasan mengenai hal tersebut.

  1. Ketentuan Omnibus Law Cipta Kerja mengekalkan ketentuan dalam UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam penjelasannya UU 1/PNPS/1965 mengatakan ”diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok,  pada  akhir-akhir  ini  bertambah  banyak  dan  telah  berkembang  kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada. Berdasarkan aturan inilah stigma yang melahirkan diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya berasal.
  2. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 telah menegaskan tidak benar ada pengakuan hanya terhadap enam (6) agama di Indonesia “UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia”.
  3. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 mengatakan aliran kebatinan yang dimaksud dalam UU 1/PNPS/1965 adalah yang melanggar hukum seperti mengorbankan manusia dalam upacaranya. Tindakan seperti ini jelas telah masuk dalam kitab UU hukum pidana sehingga tidak perlu diatur secara khusus. Pertimbangannya secara lengkap adalah “akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah benar. Sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) terdapat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama agama di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama”;
  4. Diskriminasi terhadap aliran kepercayaan/kebatinan/penghayat telah ditegaskan melanggarkan Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 “menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Perubahan Kedua atasUU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.”
  5. UU Kepolisian 2/2002 memang telah memiliki ketentuan serupa RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetapi artinya Pemerintah berposisi mengekalkan diskriminasi terhadap kelompok aliran kepercayaan. Selain itu menempatkan ketentuan ini (UU Kepolisian) dalam RUU ini berpeluang mengubah ketentuan terhadap kelompok minoritas tanpa bisa diketahui dan dipantau karena adanya pasal 170 (1) tentang ketentuan lain-lain “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja, berdasarkan UU ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU ini dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU ini”. Dalam ayat 2 disebutkan perubahan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah”. DPR dapat tidak dilibatkan dalam perubahan karena ini “Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR” artinya dapat juga tidak.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami meminta agar :

  1. Presiden Jokowi dan DPR RI menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja;
  2. Presiden Jokowi menarik kembali RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR RI pada 12 Februari 2020;
  3. Presiden Jokowi harus berusaha keras untuk membentuk kebijakan dan sarana yang tepat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera, adil dan makmur yang merefleksikan pelaksanaan UUD 1945.

 

Jakarta, 14 Juli 2020

 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), AKUR SUNDA Wiwitan, CHRM2 Universitas Jember, ELSAM, HRWG, ILRC, Imparsial, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Komunitas ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama), The Wahid Foundation, YLBHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap