Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

APHTN-HAN: Catatan Buruk Pelanggaran Proses Legislasi dan Pembungkaman Hak Berpendapat Melalui Kekerasan dalam Proses Pembentukan RUU Cipta Kerja

13 Oktober 2020

Catatan Buruk Pelanggaran Proses Legislasi dan Pembungkaman Hak Berpendapat Melalui Kekerasan dalam Proses Pembentukan RUU Cipta Kerja

Pernyataan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja menjadi isu penting yang banyak disorot bukan hanya karena materi muatannya, tetapi juga karena prosesnya yang sangat terburu-buru dan mengabaikan proses legislasi. UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa proses legislasi terdiri dari lima tahap: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kritik sudah dilancarkan pada pemerintah sebagai penyusun RUU ini, sejak proses penyusunan. Pada saat itu, bahkan permintaan resmi beberapa lembaga ditolak oleh pemerintah, sampai akhirnya ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Surat Presiden mengenai RUU Cipta Kerja ini, yang sampai saat ini belum diputus.

Proses pembahasan yang diklaim partisipatif bisa diperdebatkan, namun setidak-tidaknya pada saat-saat terakhir pembahasan, publik dipertontonkan pelanggaran yang sangat terang benderang terhadap proses legislasi. Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat II, yang sering dikenal publik dengan istilah “ketok palu,” dijadwalkan secara resmi untuk diadakan pada 8 Oktober 2020, namun tanpa ada pengumuman yang patut, rapat diadakan pada 5 Oktober. Belakangan, seperti dimuat dalam berbagai pemberitaan di media massa, terkuak bahwa sebelum rapat, belum ada draf final RUU. Bahkan sampai dengan 13 Oktober 2020 atau 8 (delapan) hari setelah diketok, belum ada draf utuh yang bisa dibaca oleh publik. Beredar 5 (lima) versi yang membingungkan publik: (1) versi berjumlah 1.028 halaman, yaitu versi awal; (2) versi berjumlah 905 halaman, yang beredar pada 5 Oktober; (3) versi berjumlah 1.052 halaman, yang disebut sudah bersih dari dari kesalahan ketik; (4) versi berjumlah 1.035 halaman, yang beredar 11 Oktober; dan (5) versi berjumlah 812 halaman.

Kita tidak bisa hanya berbicara soal tidak ada teks pasal yang mengatur bahwa persetujuan mensyaratkan naskah final. Kita berbicara nilai-nilai konstitusional dan cara-cara demokratis. Tidak bisa ada suatu naskah yang disetujui tanpa yang menyetujuinya tahu isinya. Itu prinsip dalam persetujuan, bahkan dalam wilayah hukum privat (antar-individu), apalagi dalam sebuah relasi demokratis seperti ini. Publik harus diberi kejelasan, mana yang sebenarnya akan disahkan dan diundangkan karena banyak yang juga ingin segera menganalisis RUU ini secara kritis. Bagaimana peran kritis publik dalam sebuah demokrasi mau didorong bila peran pemerintah dan DPR sendiri diabaikan seperti ini?

Dalam konteks RUU Cipta Kerja ini, publik yang berdemonstrasi dikatakan belum baca RUU-nya, sehingga banyak salah kaprah. Bahkan, cukup banyak anggota DPR yang sudah menyatakan, dan sudah dikutip di media massa, ternyata sebelum ketok palu-pun, mereka belum membaca draf final RUU Cipta Kerja itu. Pertanyaannya, mana yang bisa dibaca kalau memang publik diminta membaca dulu? Lagipula, hak menyampaikan pendapat tidak punya prasyarat membaca keseluruhan seribuan halaman undang-undang. Bahkan dikatakan ada pesan-pesan “hoaks” yang beredar: bila RUU nya tidak jelas yang mana, dari mana mengukur mana pesan yang hoaks dan mana yang tidak?

Sementara itu, protes-protes dijawab dengan dua cara: kekerasan dan argumen yang menantang pemrotes untuk menguji RUU Cipta Kerja ini di Mahkamah Konstitusi. Mengatasi protes dengan kekerasan bukan pilihan dalam sebuah negara hukum. Kami yakin, unjuk rasa dan demonstrasi adalah penggerak demokrasi. Tugas aparat negara untuk mengelola agar unjuk rasa berlangsung dengan baik. Bila ada pelanggaran hukum, penegakan hukum harus dijalankan dengan konsisten, tidak dengan kekerasan dengan melakukan pemukulan dan penyiksaan di tempat. Demonstrasi terjadi karena ada aspirasi yang tak tersalurkan, maka sasarlah akar masalah ini: kedepankan dialog sembari menegakkan hukum pada pengrusakan fasilitasi umum, sesuai dengan hukum acara pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan mengedepankan kekerasan berbuah korban yang dilanggar HAM-nya tanpa proses hukum.

Salah seorang anggota APHTN-HAN di Makassar telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja adalah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berisinial AM (27). Padahal AM yang kebetulan berada di dekat lokasi demonstrasi bukan bagian dari massa aksi. Dia malah dikepung oleh beberapa anggota kepolisian pada saat mencoba untuk menghindari kepulan gas air mata. Setelah AM mengalami pemukulan sembari menjelaskan bahwa dia merupakan seorang dosen dan bukan merupakan bagian massa aksi, akhirnya dia dibawa dengan menggunakan mobil taktis kepolisian. Tapi dalam perjalanan ia kembali mendapatkan kekerasan verbal hingga kekerasan fisik.

Mengenai argumen untuk membawa Mahkamah Konstitusi, kami menyambut baik. Sebab Mahkamah Konstitusi merupakan jalur konstitusional yang tersedia dan sangat penting untuk dijadikan forum untuk mendiskusikan perdebatan secara objektif. Namun respons untuk menyatakan agar pemrotes dapat ke MK bila tidak setuju, menggambarkan sikap pemerintah yang menutup ruang demokrasi untuk berdialog dan mengabaikan fakta bahwa proses legislasi RUU Cipta kerja ini sangat bermasalah.

 

Oleh karena itu, kami menuntut:

  1. Pemerintah menghentikan kekerasan yang dilakukan terhadap aksi-aksi unjuk Aparat penegak hukum hanya bertugas mengawal, dan tidak berupaya membubarkan dengan kekerasan. Bila ada pelanggaran hukum seperti pengrusakan fasilitas umum, demonstran harus ditangkap dan diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  2. Pemerintah dan DPR menghentikan narasi yang menutup ruang dialog dengan mengatakan soal kewajiban membaca naskah undang-undang sebelum berdemonstrasi dan menyuruh langsung membawa RUU ke Mahkamah Konstitusi. Buka ruang dialog dengan para pemrotes dan segera diskusikan jalan keluar yang baik secara hukum dan politik mengenai situasi ini, termasuk kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan RUU Cipta Kerja ini.
  3. Pemerintah segera memperbaiki persoalan-persoalan transparansi dalam proses RUU Cipta Kerja, yang masih tersisa dua tahap lagi, yaitu pengesahan dan pengundangan
  4. Pemerintah dan DPR harus memperbaiki proses legislasi ke depannya agar proses buruk ini tidak lagi terulang. UUD 1945 memang mengatur mekanisme pengawasan yudikatif oleh Mahkamah Konstitusi. Namun kami tidak akan membiarkan Mahkamah Konstitusi menjadi semacam keranjang tempat membuang hasil kerja pembuat undang-undang yang dilakukan asal-asalan.

 

APHTN-HAN, 13 Oktober 2020

 

Info lebih lanjut:

Prof. Susi Dwi Harijanti (Universitas Padjadjaran, Bandung)

Hesti Armiwulan (Universitas Surabaya, Surabaya)

Zainal Arifin Mochtar (Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta)

Herlambang P. Wiratraman (Universitas Airlangga, Surabaya)

Susianto (Universitas Kanjuruhan Malang, Malang)

Khairani (Universitas Andalas, Padang)

Wendra Yunaldi (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang)

Tri Sulistyowati (Universitas Trisakti, Jakarta)

Khairul Fahmi (Universitas Andalas, Padang)

Bivitri Susanti (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta)

Auliya Khasanofa (Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang)

Feri Amsari (Universitas Andalas, Padang)

Helmi Chandra SY (Universitas Bung Hatta, Padang)

Frenadin Adegustara (Universitas Andalas, Padang)

Charles Simabura (Universitas Andalas, Padang)

***

Untuk melihat versi pdf, klik di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap