Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Kebebasan Berpendapat Dijamin Konstitusi : Hentikan Teror dan Intimidasi!

Kami mendapatkan informasi bahwa rekan-rekan Constitutional Law Society FH UGM (CLS) Penyelenggara diskusi publik “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” mendapatkan teror dan Intimidasi, hingga ancaman pembunuhan, intimidasi untuk mengubah judul hingga membatalkan acara, hingga indikasi kriminalisasi atas dugaan makar. Bahkan Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII yang diundang menjadi Narasumber pun mengalami teror.

Kami mengecam segala bentuk teror dan intimidasi tersebut, dan mendesak Pemerintah dan Kepolisian RI untuk melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman tersebut. Kami juga dengan ini menegaskan :

  1. Konstitusi Indonesia (Pasal 28 E, F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  2. Pemberangusan hak ini adalah pembangkangan terhadap Konstitusi.
  3. Setiap pejabat publik mengemban posisinya dengan kewajiban menaati Konstitusi dan pelanggaran terhadap Konstitusi adalah alasan yang patut untuk menghentikan yang bersangkutan dari posisinya.
  4. Diskusi publik ini juga merupakan bagian dari kebebasan akademik. Indonesia telah mengikatkan diri pada Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan UU 12/2005. Penjelasan umum pasal 13 Kovenan ini diatur “… anggota komunitas akademiki, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan.
  5. Judul diskusi tidak melanggar sama sekali Konstitusi dan HAM. Pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B sehingga membincangkan pemberhentian presiden adalah membincangkan Konstitusi. Mereka yang menolak membicarakan8 pemberhentian presiden dalam UUD 1945 sebenarnya sedang menolak isi Konstitusi.

 

Aliansi Jurnalis Independen, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Auriga Nusantara, BEM FH UI, BEM Kema Unpad, BEM UI BEN KM IPB, ELSAM, BEM UBFNKSDA, Forum Peduli Literasi Masyarakat (FILeM), FSBKU KSN, Greenpeace Indonesia, ICEL, Indonesia Corruption Watch, Indonesia for Global Justice (IGJ), JATAM, KA KBUI-98, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), KIARA, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KPRI, KRuHA, KSN, LBH Jakarta , LBH Pers, Partai Rakyat Pekerja, PILNET , PPMAN (Perhimpinan Pembela Masyarakat Adat Nusantara), PSHK , Safenet, Sajogyo Institute (SAINS) , SINDIKASI, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, SEMPRO, EM UB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap