Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Kini 37, Korban Lubang Tambang Batubara di Kaltim Terus Jatuh, Jatuhkan Hukum Pada PT CEM dan Gubernur Lalai Serta Tolak Omnibus Law Pencipta Lubang Tambang

Samarinda, 21 Februari 2020, Seorang Pemuda bernama Bayu Setiawan (21 thn) tenggelam di lokasi yang diduga adalah “Lubang Tambang” PT.Cahaya Energi Mandiri.

Informasi yang dihimpun JATAM KALTIM kronologis tenggelamnya Bayu disaksikan oleh kedua rekannya Muhammad Lutfi (19) dan Febri Sudarnanto (15). Lokasi kejadian berada di Jalan Kalan Luas, Kelurahan Mugirejo, Kec.Sungai Pinang.

Pada Pukul 14.00 wita ketiga pemuda ini tiba dilokasi tambang PT.CEM melakukan kegiatan mancing. aktifitas memancing menggunakan perahu. Pukul 18.25 wita waktu menjelang Maghrib, ketiganya memutuskan untuk pulang. Namun niat balik terhambat karena perahu tersangkut dibatang pohon, akhirnya mereka bertiga memutuskan berenang untuk menuju tepi “lubang tambang”. namun sekitar jarak 30 meter dari tepi, Muhammad Lutfi dan Bayu Setiawan mendadak Lemas. Febri mencoba menolong keduanya. sambil berenang Febri menarik tangan keduanya, tiba-tiba mendekati jarak 15 meter dari tepi “lubang tambang” tangan bayu terlepas.

Tim Jatam Kaltim yang meninjau lapangan mendapati dilokasi tidak terlihat adanya Papan Informasi / pengumuman yang menjelaskan lokasi ini adalah wilayah yang berbahaya untuk dimasuki, juga tidak terpasang pagar pembatas serta tidak ada ada Petugas dan pos jaga.

Tenggelamnya Bayu Setiawan menambah catatan kelam kasus lubang tambang yang terjadi di kaltim bertambah menjadi 37 korban jiwa yang mayoritas korban adalah anak-anak. Saat rilis ini dibuat jasad Bayu masih belum ditemukan, proses evakuasi oleh tim SAR masih berlangsung.

Warga Samarinda yang tenggelam di “lubang tambang” PT.CEM ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada 23 mei 2015 alm. Ardi ditemukan tewas mengapung dilubang tambang perusahaan yang sama. Namun nasib penyelesaian atas kasus yang dialami Ardi jalan ditempat, tak ada perkembangan bahkan pelimpahan berkas perkara ke tingkat lanjutan yaitu  pengadilan negeri. Hingga hari ini pihak keluarga Ardi masih menanti tindak lanjut penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian  kaltim atas matinya anak mereka.

Saatnya sikap tegas Isran Noor dinanti! Apakah pemimpin Kaltim ini kembali menyalahkan orang tua korban atau sebaliknya menindak tegas PT.CEM  serta para bawahannya di Provinsi Kaltim yang alpa melakukan tanggung jawab pengawasan dilapangan

Cara-cara kompromi Gubernur Isran Noor dan Pemerintahan Jokowi terbukti selama ini tidak bsa menyelesaikan, yang terjadi malah korban terus berjatuhan dan kerusakan lingkungan semakin terus meluas dan bertambah banyak.

Jatam Kaltim dengan ini mendesak kepada Presiden Jokowi, Gubernur Isran Noor, Komnas HAM serta Polda Kaltim untuk melakukan langkah-langkah tegas berikut :

  1. Mencabut IUP PT.Cahaya Energi Mandiri yang telah melakukan pembiaran serta abai terhadap kewajibannya sebagai pemegang izin dimana seharusnya PT.CEM selaku pemegang IUP memprioritaskan keselamatan masyarakat sekitar.
  2. Mempidanakan PT.CEM karena akibat kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa manusia serta tidak dilaksanakannya kewajiban pemulihan lingkungan baik reklamasi dan penutupan lubang tambang seperti yang di atur oleh UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan PP No.78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca tambang.
  3. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk lebih transparan kepada publik dan memberikan pemberitahuan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus lubang tambang kepada keluarga korban.
  4. Menghentikan pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan Kepada Perusahaan bermasalah. Jatam Kaltim menemukan banyak pemegang izin tambang yang tidak menjalankan kewajiban pemulihan dan penutupan lubang tambang. Reklamasi dan Pasca tambang hanyalah hoax, laju pembukaan lubang tambang tak sebanding dengan progress penutupan dan pemulihan lingkungan pasca tambang.
  5. Audit kepada seluruh perusahaan pertambangan batubara yang meninggalkan lubang tambang bermasalah dan menimbulkan pelanggaran HAM dengan cara Komnas HAM mengirimkan surat kepada Presiden, Mentri ESDM dan Mentri Lingkungan Hidup.  evaluasi seluruh izin tambang yang ada di Kaltim.
  6. Jatam Kaltim Meminta agar kewenangan Reklamasi dan Pasca Tambang juga pengawasannya ditarik dari kewenangan Kementrian ESDM dan diberikan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM.
  7. Mendorong dilakukannya Moratorium Izin tambang dan penurunan Produksi Batubara secara nasional untuk mengurangi daya rusak pada lingkungan hidup dan pelanggaran HAM.
  8. Komnas HAM mengkaji kemungkinan meletakkan kasus anak-anak yang tewas dilubang tambang sebagai pelanggara HAM berat.
  9. Komnas HAM berkirim surat dilakukannya penciutan dan pencabutan izin-izin tambang yang berada di pemukiman penduduk.
  10. Jatam Kaltim menolak Omnibus Law Cipta Kerja yg akan memperbanyak lubang tambang batubara karena memberi insentif dan keistimemewaan baru izin-izin tambang batubara tanpa mengenal batas wilayah konsesi sehingga akan semakin mendekati wilayah pemukiman warga dan berpotensi menciptakan lebih banyak lubang tambang baru.

 

Narahubung Jatam Kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap