Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Omnibus Law Dibuat Bukan Untuk Kepentingan Rakyat Kecil, Maka Wajib Dibatalkan!

4 Oktober 2020

 

Siaran Pers Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), bersama Aliansi Gerakan Rakyat Daerah

Jakarta, 4 Oktober 2020.

Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Aliansi-aliansi Daerah menyerukan AKSI NASIONAL: PEMOGOKAN UMUM RAKYAT INDONESIA yang akan di lakukan pada tanggal 6,7, 8 Oktober 2020.

Seruan Aksi Nasional ini dipicu oleh sikap DPR dan Pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi covid-19 yang semakin buruk penanganannya, yang berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) massal sementara korporasi besar terus mendapat suntikan stimulus. Pembahasan Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan kucing-kucingan, keterbukaan informasi soal pembahasan sangat terbatas sementara penolakan yang dating dari berbagai pihak tidak didengar dan dindahkan, bahkan informasi terkini bahwa omnibus law akan segera disahkan dalam beberapa hari ke depan sebelum Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober nanti.

Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 tadi malam, 3 Oktober 2020. Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandagan umum di mana menghasilkan suara, 9 dari pandangan mini fraksi 7 diantaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja sementara 2 lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak. Hadir 3 menteri sekaligus di Gedung Senayan, DPR RI di mana Meko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan pendapat mewakili pemerintah yang menunjukkan sudah tidak ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna.

Sikap Pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial tersebut semakin membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat dampak pandemi covid-19 dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung. Dengan Omnibus Law, Pemerintah dan DPR dengan sengaja MENUMBALKAN nasib mayoritas kaum rakyatanya demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal!

Sejak awal Omnibus Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan. Dalam pandangan kami, Omnibus law Cipta Kerja bukan hanya merugikan kaum buruh, namun juga merugikan kaum tani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa, miskin kota, nelayan dan mayoritas rakyat kecil lainnya.

Alasan Pemerintah atas pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja jelas keliru besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja. BKPM sendiri mencatat sejak 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik tapi berkorelasi negative dengan penyerapan tenaga kerjanya. Sebagai gambaran, bila pada 2016 USD 28,96 miliar investasi asing menyerap 951.939 tenaga kerja tapi pada Triwulan I 2019, USD 29,31 miliar investasi hanya menyerap 490.368 tenaga kerja. Sejatinya, Omnibus Law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat.

Tidak hanya itu, dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam Omnibus Law bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria. Tanah dan kekayaan agraria lainnya sebagai sumber kehidupan dan kebudayaan petani dan rakyat Indonesia dijadikan barang dagangan semata, yang dapat diambil atau digusur paksa kapanpun demi kepentingan investor dan kelompok bisnis. Omnibus Law juga menghidupkan kembali konsep “Domein Verklaring” pemerintahan kolonial melalui Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa memberikan izin HGU secara langsung 90 tahun kepada korporasi-korporasi perkebunan, pelaku-pelaku monopoli tanah di Indonesia. Situasi akan semakin memperparah gap ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dimana saat ini saja, 1 (satu) persen orang menguasai 68 persen tanah (termasuk nilai asset tanah).

GEBRAK menilai gagasan ekonomi mengucur ke bawah (trickle down economy) yang mendasari omnibus law merupakan pembenaran untuk memperkaya oligarki dan memiskinkan mayoritas rakyat. Di antaranya dengan memperburuk kondisi kerja, upah murah, memudahkan PHK, dan merusak lingkungan.

Bagaimana mungkin omnibus law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan PHK? Pasar kerja fleksibel sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan modern. Rakyat bekerja keras tapi miskin karena keringatnya diperas secara brutal oleh kaum pemodal

Oleh karena itu, tak ada alasan lain bagi GEBRAK dan Aliansi-aliansi gerakan rakyat di Daerah selain melakukan perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan Omnibus Law. GEBRAK bersama dengan aliansi-aliasi rakyat di berbagai daerah akan melakukan aksi massa; pemogokan umum selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, dan 8 Oktober di seluruh Kota-kota Indonesia.

Aksi Nasional GEBRAK dan Aliansi gerakan rakyat di Daerah akan berlangsung di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung, Sumsel, Riau, Jambi, Sumut,  Sumatera Utara, Batam, NTT, dll. GEBRAK bersama organisasi gerakan rakyat lain

Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 Aksi besar-besaran akan dilakukan di depan gedung DPR-RI dan Pemerintah Daerah masing-masing Kota. Kaum buruh anggota GEBRAK yang akan melakukan Aksi Nasional yaitu buruh di sektor industri manufacture, buruh pelabuhan, buruh perkebunan, buruh BUMN/BUMD, readymix dan kontruksi, sektor minyak dan gas bumi, buruh transportasi, perbankan, tenaga kesehatan, pasar, ritel, pertambangan, kertas, kimia, persepatuan, garment, perkayuan, otomotif, elektronik, plastik, dll.

Selain kaum buruh, massa anggota GEBRAK yang juga akan terlibat Aksi Nasional yaitu : petani, mahasiswa, pemuda, pelajar, gerakan perempuan, dosen, miskin kota, pedagang, praktisi hukum, serta pegiat HAM dan hak-hak masyarakat sipil,

Maka dari itu, pada 6.7.8 Oktober 2020 ini GEBRAK dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia menyerukan, AKSI NASIONAL: PEMOGOKAN UMUM RAKYAT INDONESIA, mengusung satu tuntutan:

  • BATALKAN OMNIBUS LAW SELURUHNYA!
  • Sidang Paripurna DPR RI Tidak Mengesahkan & Mengundangkan RUU Cipta Kerja.
  • Rakyat tidak membutuhkan omnibus law, yang dibutuhkan adalah DPR RI dan Pemerintah Indonesia, Kabinet Indonesia Maju untuk:
  • Menghentikan PHK dan Perampasan hak-hak buruh di massa pandemi Covi d 19;
  • Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat, jalankan Reforma Agraria Sejati;
  • Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi.
  • Mencabut Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat kecil;
  • Menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga;
  • Memaksimalkan sumber daya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis;

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia, untuk mendapatkan dukungan atas Aksi Nasional yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kepada seluruh elemen gerakan Rakyat Indonesia dapat bersama-sama turun kejalan dan terpimpin dalam satu perlawanan besar yaitu menuntut pembatalan Omnibus Law seluruhnya.

Jakarta, 4 Oktober 2020

  • Seluruh Anggota Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Jakarta, Lampung, Kerawang dan Sumatera Selatan.
  • Seluruh Anggota Gerakan Buruh JAKARTA (GBJ)
  • Seluruh Anggota Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) SEMARANG
  • Seluruh anggota Geraka Tolak Omnibus Law (GETOL) JAWA TIMUR
  • Seluruh Aggota Aliansi Rakyat Bergerak (ARB/Gejayan Memanggil) Yogyakarta
  • Seluruh Anggota Buruh Riau Bersatu (BRB)
  • Seluruh Anggota Gerakan Rakyat Makassar
  • Seluruh anggota Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3)
  • Seluruh Aliansi SB/SP Kalimantan Timur
  • Seluruh Aggota Aliansi Buruh Subang (ABS)
  • Seluruh Anggota Buruh Garut Melawan Omnibus Law
  • Seluruh Anggota Buruh Cimahi Tolak Omnibus Law
  • Seluruh Anggota Buruh Indramayu Lawan Omnibus Law
  • Seluruh Anggota Buruh Madiun Tolak Omnibus Law
  • Seluruh Anggota Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi
  • Seluruh Anggota Organisasi Tani Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 

***

 

Untuk mengunjungi situs resmi anggota GEBRAK, dapat mengunjungi ke: Omnibus Law Dibuat Bukan Untuk Rakyat Kecil, Maka Wajib Dibatalkan!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap