Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Pandemi Dibajak Oligarki : Lawan Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus

Pandemi COVID-19 telah menghajar kehidupan rakyat Indonesia selama enam bulan. Total pasien positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 80.094 jiwa.1 Namun, tidak hanya dihajar oleh pandemi dan krisis kesehatan, Rakyat Indonesia juga dihadapkan oleh krisis ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan akibat kelalaian pemerintah dalam menangani pandemi. Ditambah lagi, sekarang DPR hendak semakin mengkhianati mandat publik dengan tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat.

Sekitar 2 jutaan buruh di-PHK, krisis pangan terjadi di semua daerah, tingkat kemiskinan indonesia naik 9,22% menjadi 30 juta jiwa. Dalam situasi pelik, rezim ini terus merugikan rakyat seperti menaikkan iuran BPJS, melanjutkan pembangunan ibukota baru dan proyek-proyek infrastruktur yang menguras APBN, termasuk
memaksa membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang yang justru menambah kesengsaraan rakyat, salah satunya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dampak Omnibus Law: Eksploitasi Tenaga Kerja, Perusakan Alam, Kewenangan Polisi Meluas, Pendidikan Mahal

Pemerintah Jokowi dan DPR RI berencana mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 16 Juli 2020 dengan iming-iming janji membuka lapangan kerja baru di tengah pandemi COVID-19. Namun, sebenar-benarnya yang dilakukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah merampas hak-hak dasar warga negara dan ruang
hidup fisik dan/atau non-fisik yang ada di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan, lingkungan, keamanan, dan pendidikan.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan pekerja salah satunya karena akan memperpanjang jam kerja dan lembur, lalu menyebabkan penetapan upah minimum menjadi semakin rendah, lalu berpotensi menyebabkan terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja dan pemangkasan kewenangan serikat pekerja. Bahkan, RUU ini juga akan menghilangkan hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran. Singkatnya, untuk isu ketenagakerjaan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja menekankan pada fleksibilitas pasar tenaga kerja, mudah direkrut, mudah dipecat, bukannya menyerap tenaga kerja, tapi justru memperpanjang barisan pengangguran.

Selain ketenagakerjaan, kerugian yang akan ditimbulkan oleh RUU ini adalah dalam perspektif lingkungan karena akan mengakibatkan kerusakan alam dan hilangnya penghidupan masyarakat adat, pesisir kepulauan, serta membuat semakin masifnya kriminalisasi petani. RUU Omnibus Law Cipta Kerja merevisi UU 18/2003, sehingga memberikan kewenangan kepada korporasi untuk melakukan pencegahan hutan yang berakibat pada kemudahan bagi korporasi untuk melakukan pembukaan usaha. Selanjutnya, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi korporasi yang melakukan perusakan hutan dicabut dan hanya berupa denda. Lalu, proses pemeriksaan perkara perusakan hutan juga dihapus. Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juga dihapus sehingga menghilangkan efek jera bagi korporasi yang melakukan perusakan hutan.

Tidak hanya bertumpu pada permasalahan ketenagakerjaan dan lingkungan, pada rapat pembahasaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI muncul pasal karet yang akan memberikan perluasan kewenangan Kepolisian berupa kewenangan pemberantasan ‘penyakit masyarakat’ dan izin usaha keamanan (Pasal 82). Pasal karet ini akan memberikan peluang bagi polisi untuk semakin ‘brutal’ pada rakyat dan melegalkan Dwi Fungsi Polisi, yang selama ini sudah mulai dipraktekkan dalam periode pemerintahan Jokowi melalui pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga berdampak bagi pendidikan karena akan melanggengkan penciptaan institusi pendidikan tinggi sebagai institusi neoliberal dengan merevisi beberapa pasal di UU 20/2003 yang mengatur fleksibilitas satuan pendidikan formal dan non formal, pengaturan institusi pendidikan wajib bekerja sama
supaya korporasi bisa berinvestasi, pengaturan jenjang pendidikan dan perguruan tinggi sangat berorientasi pada pasar sehingga mengabaikan pendidikan kritis dan akses pendidikan yang murah ke rakyat. Neoliberalisme dalam institusi pendidikan tinggi menjadikan negara lepas tanggung jawab dasarnya, menimbulkan pertentangan regulasi, bias tata kelola organisasi,
outsourcing pekerja akademik, komodifikasi penelitian, mekanisasi metode belajar dan jelas semakin mahalnya biaya perkuliahan. Mahasiswa hanya diperlakukan sebagai calon budak korporat, dan bukan intelektual yang akan membangun bangsa di kemudian hari.

Apalagi negara juga tidak memprioritaskan anggarannya untuk pendidikan. Di masa pandemi ini, pelajar dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar online akibat persoalan ekonomi dan kesenjangan akses teknologi informasi. Kemdikbud pun tidak ada niatan untuk mencegah gelombang drop out massal melalui
memberikan suntikan dana terhadap universitas berupa penggratisan uang kuliah untuk seluruh mahasiswa di Indonesia.

Dalam bahasa yang lebih ringkas, berkat RUU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terjadi privatisasi, komersialisasi dan dehumanisasi – melahirkan ‘precarity’, ‘insularity’, ‘proletariatisasi’ hingga pemiskinan secara massal. RUU ini hanya akan menguntungkan investor asing dan pemodal besar, namun menyengsarakan rakyat.

DPR Gagal Menentukan Prioritas, Buka Ruang Demokrasi Seluasnya

Indonesia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi dan telah mengalami masa reformasi, namun sejujurnya sejak 1965, tidak ada demokrasi partisipatoris untuk rakyat. Demokrasi pasca reformasi dimaknai oleh penguasa hanya untuk saling bermanuver dan meningkatkan kekuasaan, serupa politik transaksional. Demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai pemerintahan untuk seluruh rakyat, namun hanya untuk mereka yang menduduki kursi kekuasaan, mempunyai uang, atau dekat dengan istana. Alhasil, yang muncul hanyalah rezim yang berorientasi pada satu hal yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para elit untuk menumpuk pundi-pundi uang.

RUU PKS tidak kunjung disahkan meski telah masuk Prolegnas sejak 2016, meskipun kita sadar urgensi akan pengaturan pemidanaan kekerasan seksual dan perlunya perlindungan korban yang komprehensif. Menurut laporan yang diterima oleh LBH APIK sepanjang Maret-April 2020, terdapat 97 kasus kekerasan seksual. Angka ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 semakin menempatkan perempuan dalam posisi rentan kekerasan. Laporan di atas mencerminkan dan memperparah kondisi korban kekerasan akibat ketiadaan perlindungan dan perangkat hukum yang memadai. Alhasil, dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari prioritas Prolegnas 2020 adalah pukulan luar biasa dalam upaya pemenuhan keadilan bagi korban/penyintas kekerasan seksual.

Lalu, gagalnya negara dalam mengatasi pandemi dan malah mendorong berbagai kebijakan ngawur di Indonesia, juga dirasakan oleh rakyat Papua. Pemerintah Indonesia tengah mendorong kelanjutan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Hampir 20 tahun Otsus diberlakukan di Papua, namun bagi Rakyat Papua, Otsus hanyalah sebuah pepesan kosong, sogokan, politik pecah belah, dan lebih banyak kerugiannya. Dalam situasi pandemi, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM justru semakin massif terjadi. Pemerintah Indonesia sudah saatnya bertanya apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, bukan memaksakan keinginannya.

Untuk itu kami Aliansi Rakyat Bergerak menuntut :

  1. Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
  2. Berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah layak untuk rakyat terutama di saat pandemi
  3. Gratiskan UKT/SPP Dua Semester Selama Pandemi
  4. Cabut UU Minerba, batalkan RUU Pertanahan, dan tinjau ulang RUU KUHP.
  5. Segera sahkan RUU PKS
  6. Hentikan Dwi Fungsi POLRI yang saat ini banyak menempati jabatan publik dan akan dilegalkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
  7. Menolak Otonomi Khusus Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran HAM, dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya.

 

Kajian Aliansi Rakyat Bergerak mengenai Omnibus Law dapat diakses melalui
tautan berikut, http://tiny.cc/gagalkanomnibuslaw. Dokumen analisis kebijakan
pemerintah di masa pandemi dapat diakses melalui tautan, http://tiny.cc/
pandemidibajakoligarki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap