Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Pernyataan Sikap LBH Ansor Se-Indonesia : Omnibus Law Jangan Merugikan Masyarakat dan Bangsa Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Omnibus Law adalah suatu model legislasi yang baru belakangan ini muncul dalam diskursus hukum di Indonesia, karena memang bemsal dari tradisi hukum Anglo-Saxon sehingga tidak lazim terdapat dalam sistem hukum kita yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental. Model legislasi semacam ini pun tidak diajarkan sccara luas clalam pendidikan tinggi hukum kita. Dengan demikian, wajar jika banyak pihak baru mulai mempelajarinya dan masih terus memperdebatkannya. Sayangnya, kalangan akademisi dan praktisi hukum kita terkesan kurang responsif dan giat dalam meramaikan diskursus ini.

Omnibus Law bukan hanya sekedar wacana, sebab pemerintah nyatanya sudah hampir rampung menyiapkan model legislasi ini dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK). LBH Ansor sebagai organisasi bantuan hukum yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin, marjinal, dan buta hukum, senantiasa mengikuti perkembangan ini dan merasa perlu memberikan sumbang pikiran. Kami melihat Ornnibus Law ini tidak hanya akan membawa pengaruh pacla pertumbuhan ekonomi dan investasi kita, tapi juga akan berdampak besar tcrhadap sistem hukum kita dan akan sangat menentukan hajat hidup orang banyak, antara lain: pekerja, petani, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin, dan sebagainya, yang merupakan masyarakat target bantuan hukum.

Kami menyoroti Omnibus Law dalam 2 (dua) aspek, yaitu 1. Aspek Formal (Proses Legislasi); dan 2. Aspek Material (Substansi Regulasi). Pada aspek formal, kami menyayangkan proses penyusunan RUU CLK yang dilakukan di dalam “ruang termtup” dengan tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi dari stakeholders. Kami bahkan mendengar adanya kabar mengenai kewajiban untuk tidak membocorkan proses dan materi, yang dituangkan dalam suatu non-disclosure agreement. Hal tersebut kemudian menghambat publik luas untuk turut mengkaji aspek material dan pada perkembangan selanjutnya bahkan telah menimbulkan kebingungan dan kegaduhan akibat adanya kesimpangsiuran terkait materi regulasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, seluruh jajaran LBH Ansor, dari mulai LBH Pengurus Pusat Gcrakan Pemuda Ansor, LBH Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor, dan LBH Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor, yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) kantor di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dengan ini menyampaikan pokok-pokok sikap dan pandangan kami, sebagai berikut:

  1. LBH Ansor mendesak agar proses legislasi dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Proses legislasi tidak boleh dilakukan dalam “ruang tertutup”. Kami berpandangan bahwa produk perundang-undangan yang baik tidak mungkin dilahirkan dalam “ruang hampa” dengan tanpa memperhatikan dan mendengar aspirasi publik dan oleh karenanya secara tegas meminta agar pemerintah dan DPR RI membuka seluas-luasnya ruang pelibatan publik dalam setiap tahapan penyusunan RUU CLK, dari mulai penyusunan di tingkat kementerian sampai dengan pembahasan di DPR RI. Pelibatan publik ini juga penting untuk menghindarkan adanya kecurigaan-kecurigaan atas vested interest,
  2. LBH Ansor mengusulkan agar pemerintah dan DPR RI terlebih dahulu menyusun dan menyempurnakan naskah akademik RUU CLK yang didasarkan pada suatu kajian normatif dan empirik, dengan melibatkan kalangan akademisi, praktisi, dan stakebolders;
  3. LBH Ansor berpandangan bahwa pemcrintah dan DPR RI tidak perlu tergesa-gesa dalam mengesahkan dan mengundangkan RUU CLK yang di dalamnya terdapat ratusan pasal yang materi muatannya amat penting dan strategis. Pemerintah dan DPR RI semestinya dapat menghindari mengulang kesalahan dengan berkaca pada pengalaman dari proses pcmbahasan RUU KUHP yang mendapat penolakan publik secara luas;
  4. LBH Ansor mendorong kalangan akademisi dan praktisi hukum terlibat secara lebih aktif dalam meramaikan diskursus mengenai Omnibus Iaw. Kajian mengenai Omnibus Law perlu dilakukan sccara netral dan obyektif agar kita mampu secara jelas membaca peluang dan tantangan model legislasi ini, terutama pengaruhnya dalam pembangeman sistem hukum Indonesia; dan
  5. LBH Ansor akhirnya perlu menegaskan kembali komitmen sebagaimana terdapat dalam moto kami: “Tegakkan Yang Adil!”. Dengan demikian, LBH Ansor akan mendukung Omnibus Law jika memberi kemanfaatan pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun LBH Ansor akan secara tegas mcnolak jika Omnibus Law hanya akan menguntungkan segelintir kalangan Investor dan justru akan berpotcnsi merusak lingkungan, meminggirkan nilai-nilai budaya, makin mempersulit kehidupan kaum pekerja, dan merugikan hajat hidup orang banyak.

Demikian pokok-pokok sikap dan pandangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit-thariq, wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap