Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Rakyat Indonesia Marah: Hentikan Kekerasan, Batalkan Omnibus Law Sekarang

Kami, rakyat Indonesia, tidak akan menumpahkan amarah kami jika Pemerintah dan DPR RI tidak berkhianat dengan mengesahkan Omnibus Law yang telah lama kami gugat. Bahwa gelombang demonstrasi dan pemogokan 6-8 Oktober di seluruh provinsi-provinsi di Indonesia, oleh pelajar, mahasiswa, buruh, petani, masyarakat umum, dan berbagai pihak lainnya yang peduli adalah bukti kemarahan dan kekecewaan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah dan DPR RI.

Berdasarkan apa yang kami alami dan lihat, dan laporan dari berbagai unsur masyarakat, baik secara tidak langsung maupun tidak langsung, dengan bukti-bukti visual dan empirik yang berhasil dikumpulkan, kami menilai bahwa negara telah secara sistematis dan terencana dalam menyiapkan dan mengerahkan penggunaan aparatus kekerasan dalam merespon suara protes dari berbagai elemen masyarakat, dari buruh, petani, pelajar, mahasiswa, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan kelompok minoritas.

Selain itu, kami juga mendapati bahwa negara telah secara sistematis dan terencana dalam membentuk opini yang mendiskreditkan suara-suara protes dari berbagai elemen masyarakat dan membentuk opini dengan pemalsuan fakta. Negara juga secara khusus menggunakan uang pajak untuk membayar dan mengerahkan Buzzer dan Influencer Media Sosial untuk menggiring opini publik dan menyimpangkan kebenaran. Seluruh narasi yang mendiskreditkan protes rakyat, seperti tuduhan adanya sponsor di balik mobilisasi rakyat adalah informasi palsu yang diciptakan oleh negara

Sebagai hasilnya, tidak terhitung jumlahnya korban kekerasan yang berjatuhan akibat tindak kekerasan oleh negara. Dari Aceh sampai Papua, dari Gorontalo sampai Nusa Tenggara, kemarahan rakyat direspon dengan pentungan baton, tembakan gas air mata, dan peluru karet. Bentrokan yang terjadi di berbagai kota di Indonesia merupakan hasil provokasi dari aparat kekerasan yang dengan terang benderang menyiapkan senjata, barracuda, dan seluruh bentuk alat kekerasan.

Kami juga mengalami langsung, dan mendapati laporan, bahwa peserta aksi yang sudah berjatuhan dan dalam perawatan masih terus mendapat perlakuan kekerasan, ancaman, dan teror oleh aparat kekerasan. Akses bantuan obat-obatan dan keperluan penanganan medis juga mengalami penghambatan dan perampasan oleh aparat di lapangan.

Kami memprotes sebagian besar media massa arus utama yang tidak berpihak pada kebenaran dengan menggunakan framing yang dengan jelas mengesampingkan fakta kemarahan rakyat dan mendiskreditkan massa aksi. Media massa arus utama dengan gamblang menyingkirkan fakta mengenai apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia serta pengkhianatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Media massa arus utama juga tidak meliput secara berimbang memotret tindak kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat tanpa pandang bulu.

Kami, rakyat Indonesia, memerintahkan Presiden RI Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri Idham Azis untuk menghentikan segala bentuk kekerasan berlebihan dan pengerahan aparat keamanan. Kapolri segera perintahkan aparat yang bertugas untuk menghentikan seluruh penggunaan gas air mata, peluru karet dan baton yang digunakan untuk memukul serta hentikan perampasan bantuan logistik yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas medis supaya bisa mengobati peserta aksi

Kami, rakyat Indonesia, memerintahkan Pimpinan Partai Politik dan Presiden untuk bertanggungjawab atas pengesahan UU Omnibus Law yang telah menyulut amarah seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan yang tumpah ruah ke jalan.

Kami, rakyat Indonesia, memerintahkan Presiden RI Joko Widodo, seluruh Anggota DPR untuk bertanggung jawab atas tidak terhitungnya korban kekerasan aparat akibat pengesahan UU Omnibus Law. Tanggung jawab harus segera dilakukan dengan membatalkan UU Omnibus Law

Kami, rakyat Indonesia, memerintahkan Presiden RI Joko Widodo untuk memerintahkan bawahannya Kapolri Idham Azis untuk segera mengumumkan secara transparan daftar nama dan lokasi pengunjuk rasa yang ditahan hari ini di seluruh Indonesia. Kami menuntut agar pengunjuk rasa yang ditangkap dengan sewenang-wenang agar 1) mendapat akses bantuan hukum secara independen, 2) diperlakukan dengan manusiawi tanpa kekerasan selama di tempat tahanan, 3) untuk segera dibebaskan tanpa syarat apapun, 4) menjamin keselamatan dan kesehatan berdasarkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Atas nama Rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap