Tandangan PETISI

Image Sidebar 300x200-01

ditandatangani lebih dari

75.600

dengan menandatangani petisi ini kamu telah

awasomnibuslaw.org

Waspadai Terus Omnibus Law
AYO BERSUARA SEKARANG!
KIRIM TWEET
Suarakan Aksimu!
DPR RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
TANDATANGAN PETISI

Tolak Omnibus di Tanah Papua

Ditengah Bencana Nasional Covid–19 di seluruh Indonesia dan memanfaatkan terbatasnya ruang gerak masyarakat karena pandemik, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI masih melakukan pembahasan Omnibus Law dalam bentuk RUU Cipta Kerja. Saat ini pembahasan mengenai Omnibus Law sedang dihentikan dikarenakan adanya tekanan masyarakat. Namun begitu pembahasan dapat dipastikan akan dilanjutkan. Proses yang tidak transparan dari Pemerintah dan DPR RI sejak awal merupakan sebuah perbuatan yang telah melanggar keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat Indonesia, lebih lagi melanggar hak dari Rakyat Papua .

RUU Cipta kerja akan mengubah berbagai undang-undang yang berkaitan sektor penting yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, agraria, sumber daya alam dan hak masyarakat adat. Berdasarkan analis yang kami lakukan, RUU Cipta Kerja akan mempermudah proses perizinan usaha, menarik kewenangan pemerintah daerah ke pusat, mempermudah pengadaan dan penguasaan terhadap tanah untuk usaha dalam jangka waktu yang lama, mempermudah eksploitasi sumber daya alam, mempermudah proses penanaman modal asing, meringankan sanksi kepada pelaku pelanggar hak lingkungan.

Kami menilai RUU Cipta kerja menciptakan kemunduran regulasi dalam perlindungan lingkungan, agraria, sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat. Kehadiran RUU Cipta Kerja akan semakin menghancurkan kehidupan masyarakat adat Papua, mengkriminalisasi masyarakat adat dengan mudahnya, mengeksploitasi sumber daya alam dan tanah masyarakat adat Papua. Hal ini dikarenakan semangat dari RUU Cipta kerja hanya menguntungkan investasi berbasis sumber daya alam. Kami menilai Tanah Papua adalah garda terakhir ekologi yang harus terus dijaga, bukan untuk diekspolitasi. Masyarakat Papua berkali-kali mengalami pengalaman buruk terkait investasi sumber daya alam. Banyak kasus membuktikan bahwa investasi menyingkirkan dan memiskinkan masyarakat adat Papua.

Papua merupakan daerah dengan Otonomi Khusus berdasarkan UU No 21 Tahun 2001. Melalui otonomi khusus, rakyat Papua berhak menentukan pembangunan di Tanah Papua dengan dasar perlindungan sumber daya alam yang memastikan dan mengedepankan hak-hak masyarakat Adat Papua. Namun selama ini berbagai UU sektoral telah memangkas pelaksanaan UU Otonomi khusus. Lebih jauh, dengan adanya RUU Cipta Kerja maka status Tanah Papua sebagai daerah Otonomi Khusus akan semakin terancam dan hilang. Hal ini tentunya akan menimbulkan reaksi masyarakat di Tanah Papua.

Berbagai elemen masyarakat sipil di berbagai wilayah telah menyatakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Begitu juga kami, masyarakat sipil yang ada di Tanah Papua menyatakan sikap kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menolak RUU Cipta Kerja – Omnibus Law, dan meminta untuk segera menghentikan dan membatalkan proses apapun yang terkait dengan RUU Cipta Kerja, dan hanya focus pada penanganan Covid19.

Kami meminta Majelis Rakyat Papua, DPR Papua dan Papua Barat untuk turut serta menyuarakan kepada Presiden RI dan DPR RI menolak dan membatalkan RUU CIpta kerja.

Tanah Papua, 5 Mei 2020
1. FOKER LSM Papua
2. Greenpeace
3. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
4. Walhi Papua
5. Papua Forest Watch
6. Gemapala Fakfak
7. Perkumpulan Bentara Papua
8. PTPPMA Papua
9. Yayasan Rumsram Biak
10. Yayasan Konsultasi Pemberdayaan Rakyat Papua (KIPRa – Papua)
11. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP Kame)
12. EcoNusa
13. Perkumpulan Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL_AdPPer Merauke)

 

Narahubung:
1. Nicodemus Wamafma
2. Abner Mansay
3. Tigor Hutapea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sebarkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+

SUARAKAN AKSIMU!

Ikuti terus perkembangan terbaru atas Omnibus Law di Indonesia

Simak Lebih Lengkap